Tuntut Upah Layak, Guru Honorer di Karo Geruduk Kantor DPRD

oleh -883 views
Ratusan guru honorer saat melakukan aksi di depan kantor DPRD Karo, Kabanjahe.

Kabanjahe-ORBIT:Gaji guru honorer yang terbilang rendah sudah menjadi rahasia umum. Jumlahnya bahkan di bawah Upah Minimum Regional (UMR). Melihat kondisi ini, ratusan guru honorer di berbagai daerah angkat bicara. Guru di Kabupate Karo tak mau ketinggalan.

Ratusan guru honorer dari 17 kecamatan se kabupaten Karo mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karo, Senin (5/11/2018).

Kedatangan mereka meminta agar Pemkab Karo melalui Dinas Pendidikan Karo memperhatikan nasib guru honorer yang sudah puluhan tahun mengabdi, namun gajinya hanya berkisaran di Rp150 ribu hingga Rp500 ribu.

Hal ini disampaikan Koordinator Aksi dari Desa Juhar, Lukman Sembiring. Katanya, sebelum mendatangi kantor DPRD, pihaknya sudah melakukan audiensi terlebih dahulu, namun tidak juga mendapat titik terang.

“Kami para guru honorer merasa sakit hati karena sebenarnya gaji kami para guru honorer ini berkisar Rp150 ribu sampai Rp500 ribu. Menurut kami itu sangat tidak manusiawi dan itu pun kami terima per triwulan saat pencairan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Tidak sesuai dengan gaji UMR guru honorer di kabupaten lainnya” katanya.

Lukman menambahkan, terkait adanya penerimaan CPNS formasi pendidikan, ada 232 lowongan. “Kami sebanyak 700 orang lebih guru honorer yang sudah berumur di atas 35 tahun akan tersingkir. Kami minta kepada Pemkab Karo khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Karo agar memperhatikan kami yang sudah bekerja belasan tahun ini,” ujarnya.

Ditambahkannya lagi, bahwa usai diadakannya RDP dengan anggota dewan akhirnya ada sedikit angin segar berhubungan dengan adanya Rapat Badan Anggaran (Banggar) hari ini yang melakukan perhitungan anggaran tahun 2019.

Anggota DPRD Karo, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Kepala Dinas Pendidikan Karo yang hadir dalam RDP berjanji akan memasukkan usul-usulan guru honorer dalam rapat Banggar yang sedang berlangsung saat ini.

“Sedikit kekecewaan kami para guru honorer ini karena pada waktu itu kami sudah mendapatkan bocoran dari Dinas Pendidikan bahwa UMK untuk Kabupaten Karo adalah 2,6 juta. Tetapi setelah melakukan RDP dengan anggota DPRD dan Dinas Pendidikan diupayakan hitungan 1 juta. Tapi yang kami sepakati dari seluruh guru honorer paling tidak 1,6 juta yang disetarakan. Jadi apabila seusai rapat Banggar tidak terealisasi sesuai keinginan kami, kami pastikan akan merapatkan barisan kembali melakukan aksi sebanyak 1.200 tenaga guru honorer dimana 844 yang sudah mendapatkan SPT dari Bupati, ditambah sisa K-2 dan sisanya adalah operator dan penjaga sekolah,” paparnya.

Ditemui saat berlangsungnya Rapat Dengar Pendapat (RDP) di kantor DPRD Karo, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo Dr Drs Eddi Surianta Surbakti MPd menyampaikan, gaji akan disesuaikan dengan UMK dan pihaknya sudah menyampaikan kepada utusan agar mengkaji terkait UMK.

“Saya berada dipihak guru karena guru merupakan mitra kami untuk membangun pendidikan di Karo. Terkait upah 2019 kami mempunyai data sebanyak 844 guru honorer di SD dan SMP sedangkan 267 adalah operator, kami himbau agar semuanya tenang karena aspirasinya sudah kami tampung dan pasti ada jalan keluarnya,” ujar Eddi. Od-Vid