Tiga Tahun Berturut, Diskominfo Langkat Over Target RPMT

oleh -79 views

“Sehingga pengutipan RPMT tidak dapat dilanjutkan sampai tahun 2017,” terangnya.

Pembatalan tersebut, sambung Syahmadi, tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi RI No:46/PUU-XII/2014, dengan menjatuhkan putusan dalam permohonan pengujian UU No 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah terhadap UUD Negara RI tahun 1945. Serta keputusan Mentri Dalam Negri No.188.34-6483 tahun 2016, maka peraturan daerah no 1 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum perlu direvisi.

Kemudian, setelah berdirinya Diskominfo Langkat pada Januari 2017. Perda retribusi RPMT ini kembali diperjuangkan. “Saya melihat ada peluang besar untuk peningkatan PAD dari sektor RPMT ini. Sehingga kami berjuang mencari celah untuk medapatkan dasar hukumnya,” sebutnya.

Hingga akhirnya, terang Syahmadi, Pemkab Langkat melalui Diskominfo dapat melahirkan Perda No 3 tahun 2018, tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 1 tahun 2012, tentang retribusi jasa umum, yang kini menjadi dasar hukum pemungutan retribusi menara telekomunikasi.

“Melalui Perda tersebut, saat ini Diskomifo Langkat telah dapat melakukan pemungutan retribusi RPMT, sesuai dengan yang tertuang pada pasal 5 jenis retribusi jasa umum huruf C retribusi pengendalian menara telekomunikasi,” ungkapnya.

Reporter : Sahrul Akbar