Terkait Penanganan Covid-19,Bupati Palas Vidcon dengan Kemendagri

oleh -566 views
Bupati Palas dan Jajaran Vidcon dengan Kemendagri terkait penangangan Virus Korona

PALAS – Kementerian Dalam Negeri melaksanakan Video Conference penyampaian arahan Mendagri kepada Pemerintah Provinsi di Kabupaten/Kota se Indonesia terkait langkah antisipasi penanganan penyebaran Covid-19.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia dalam sidang Kabinet terbatas penanganan penyebaran Covid-19 Jumat 3 April 2020 .

Hadir Bupati Palas H Ali Sutan Harap, Sekretaris Daerah Kabupaten Palas Arpan Nasution, Kadis Kesehatan Kesehatan, Kadiskominfo, Kadis Perindagkop dan beberapa Dinas lainnya.

Kegiatan Video Conference ini berlangsung di Kantor Dinkes Palas.

Demikian disampaikan Jubir Gugus tugas Covid-19 Palas, Marza Jennova, Jumat (3/4/2020)

MarZa menjelaskan dalam kesempatan itu, Plt Sekjen Kemendagri Muhammad Hudori yang di dampingi Dirjen Bina Keuangan Daerah, Dirjen Otda Kemendagri menyampaikan bahwa koordinasi melalui vidcon ini merupakan tindak lanjut arahan Mendagri terkait hasil Sidang Kabinet Terbatas terkait upaya penanganan Covid-19 di Indonesia

Selanjutnya sebut Marza , kebijakan yang telah diambil pemerintah antara lain mengeluarkan PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 yang mengatur tentang Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

Sejalan dengan kebijakan itu, jajaran Kemendagri kata Marza lagi ,juga telah melakukan sejumlah langkah untuk mengoptimalkan penanganan Covid-19 di daerah khususnya terkait pengalokasian anggaran.

“Ada sejumlah hal yang menjadi penekanan Kemendagri yaitu agar pemerintah daerah melakukan percepatan alokasi anggaran tertentu terkait penanganan Covid-19, refocusing (mengubah fokus) anggaran, jaring pengaman sosial untuk mengantisipasi dampak Covid-19 dan himbauan agar masyarakat tidak pulang kampung atau mudik untuk meminimalisir penyebaran penyakit yang menyerang sistem pernafasan ini,” kata Marza.

Terkait dengan refocusing anggaran, sebut Marza, daerah dapat melakukan penjadwalan ulang kegiatan yang sebelumnya telah dialokasikan dalam APBD masing-masing. Bila alokasi dana tak terduga masih kurang untuk penanganan Covid-19, hasil refocusing itu bisa digunakan untuk menambah pos anggaran tak terduga.

“Jadwal ulang kegiatan, tak hanya diberikan untuk Dinas Kesehatan sebagai OPD yang bersentuhan langsung dengan penanganan Covid-19, namun juga diperuntukkan bagi OPD lain yang juga terkait dengan penanganan pandemi ini. Silahkan seluruh OPD, usulkan rencana kebutuhan belanjanya,” ujarnya.

Plt Dirjen Bina Keuangan Daerah Dr Mochammad Ardian, MSi menambahkan kata Marza, Kemendagri juga menyederhanakan proses pencairan hibah dan bansos, khusus yang berkaitan dengan upaya penanganan Covid-19. Hibah biasanya terkait kerjasama dengan instansi vertikal, sementara bansos diarahkan untuk kelompok masyarakat yang terdampak.

“Contoh kebijakan hibah misalnya pada kasus ketersediaan faskes yang dimiliki pemerintah daerah terbatas, kemudian ada faskes miliki TNI/Polri yang bisa dimanfaatkan, itu bisa dialokasikan dana hibah dari pemerintah daerah,” sebutnya.

Dalam situasi darurat, sebut Marza, proses pemberian hibah tak harus mengikuti alur atau mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Namun tetap diingatkan bahwa pemberian hibah berbasis usulan yang jelas terkait penanganan Covid-19. Usulan tersebut dianalisa secara matang dan mendalam lanjut dibuatkan SK Kepala Daerah.

“Refocusing anggaran juga tidak mesti hanya dilakukan sekali. Dalam hal darurat, Pemerintah Daerah bisa kembali melakukan refocusing bila dibutuhkan, menyesuaikan dengan situasi yang berkembang di wilayah masing-masing,” ungkapnya.

“Daerah diminta mengoptimalkan kegiatan pengadaan APD terkait penanganan Covid-19. Bila dibutuhkan, daerah juga bisa merekrut tenaga medis potensial, tenaga relawan, investigator yang bisa diberdayakan dalam penanganan Covid-19, namun mereka tetap harus diberikan pelatihan tentang SOP penanganan Covid-19,” sebut Marza.

Reporter : Firdaus Hasibuan