Sanksi Tegas Biar Patuh

oleh -53 views
Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut Ustad Syahrul Siregar (orbitdigitaldaily.com-ist)

Penegakan Protokol Kesehatan dengan melaksanakan 3 M yakni,Memakai Masker, Mencuci Tangan dengan air mengalir pakai sabun dan Menjaga Jarak harus terus digaungkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai Adaptasi Kebiasahan Baru (AKB) guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Namun dalam menerapkan Protokol Kesehatan ini tidaklah gampang karena masih banyak masyarakat yang belum sadar akan bahaya Covid-19, bahkan terkadang ada pula yang meragukan Covid-19 itu ada atau tidak bahkan itu hanya sekedar isu belaka.”Itulah masyarakat kita ini kalau belum kenak mereka belum yakin tapi kalau sudah kenak baru yakin mereka betapa bahayanya Covid-19,” kata Ustad Syahrul Siregar politis PDI Perjuangan di DPRD Sumut kepada orbitdigitaldaily.com, Selasa (24/11/2020)

Ustad yang kini duduk di kursi Legislatif Sumut ini menuturkan terkadang perlu diberikan sanksi tegas tanpa pandang bulu agar masyarakat ini bisa patuh dan mentaati Protokol Kesehatan itu.” Semua kebijakan pemerintah ini untuk masyarakat menjaga agar tidak terpapar Covid-19, tapi yang namanya masyarakat banyak yang mengkompori sehingga masyarakat mendapatkan informasi keliru sehingga masih ada yang memahami Covid-19 tidak ada sehingga mereka tak mau pakai masker,” kata Ustad Syahrul.

Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut ini menuturkan untuk membuat masyarakat patuh terhadap Protokol Kesehatan itu perlu ada regulasi atau payung hukum di tingkat daerah sehingga pemerintah daerah bisa melakukan tindak tegas bagi masyarakat yang tidak memtahui Protokol Kesehatan itu,”Di Medan adan Perwal No 27 Tahun 2020 tentang AKB, di Pusat ada UU Karantina nah di Sumut ini sedang mau diusulkan,” kata Ustad Syahrul.

Saya sebut Syahrul dalam pandangan Fraksi PDI Perjuangan tentang Ranperda Penegakan Disiplin Pencegahan Penularan Covid-19 pada Sidang Paripurna tadi dengan tegas mengatakan perlu ada sanksi tanpa pandang bulu kepada siapapun yang melanggar Protokol Kesehatan harus ditindak tegas.”Ini poin penting yang kita sampaikan dalam Ranperda itu sehingga nantinya Ranperda itu bisa dilakukan kepada siapa saja yang melanggar Protokol Kesehatan itu,” sebut Ustad Syahrul.

Ketua Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) Sumut ini mengungkapkan selain pemberian sanksi tegas pihaknya juga meminta agar Pemprovsu menyiapkan fasilitas yang memadai sebelum dibahas Ranperda ini untuk mengantisipasi kalau ada lonjakan penderita Covid-19 ke depannya.” Selama ini fasilitas untuk penderita Covid-19 memang sudah ada tapi kita meminta untuk ditambahi lagi karena kalau ada lonjakan bisa diatasi,” kata Ustad Syahrul.

Ustad Syahrul menegaskan Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Sumut sangat mendukung Ranperda ini karena ini untuk kemaslahatan umat. “Saya menghimbau kepada masyarakat agar patuhi Protokol Kesehatan agar tidak terpapar Covid-19,” demikian Ustad Syahrul mengakhiri. (syafii)

No More Posts Available.

No more pages to load.