Salman : Kutipan Parkir di Kantor Instansi Pemko Ilegal

oleh -346 views
Ilustrasi

Medan-ORBIT: Kutipan uang parkir di sejumlah kantor instansi pelayanan publik di bawah Pemerintahan Kota Medan yang masih berlangsung hingga kini menuai sorotan Anggota DPRD Medan. Berdasarkan aturan yang ada, instansi pemerintah sebagai pusat layanan masyarakat seharusnya tidak dibolehkan mengutip biaya parkir dari masyarakat.

Hal itu merujuk pada Perwal Nomor 70 Tahun 2017 yang mengatur tentang penertiban parkir di Kota Medan yang mengatur kantor pelayanan publik harus bersih dari pengutipan-pengutipan yang berkedok parkir.

Seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan, Dinas Pendidikan dan Dinas Perkim, serta Puskesmas Simpang Limun masih terjadi praktik pengutipan parkir.

Di Puskesmas Simpang Limun contohnya, dengan tegas oknum petugas parkir tersebut meminta uang parkir kepada pengunjung yang ingin berobat. “Wajib bayarlah, sudah capek kita menjaga parkir masa tidak bayar. Mana yang gratis tetap harus bayar parkir di sini,” kata wanita parubaya, salah satu oknum yang menjaga parkir di lokasi tersebut.

Menanggapi hal ini, Salman, Anggota DPRD Medan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini dengan tegas mengatakan kalau kutipan parkir tersebut merupakan tindakan pengutipan liar (Pungli) atau ilegal. “Pungli itu tindak pidana. Selain itu keberadaan pungli ini bisa menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Jadi pemerintah harus dan bertanggung jawab untuk bisa menciptakan suasana yang nyaman dan harmonis,” kata Salman, Kamis (19/7/2018).

Untuk itu, lanjutnya, Pemko Medan harus bisa menegakan peraturan sesuai dengan regulasi yang dibuat agar masyarakat bisa nyaman dan harmonis.”Peraturan sudah ada dan sudah jelas. Apalagi mengenai perparkiran. Tinggal pemerintahnya, diminta agar bisa bersikap tegas untuk menegakan peraturan tersebut,” tegasnya.

Menurutnya jangan sampai negera terkesan kalah dengan oknum tertentu. “Saya rasa jangan sampai negara sampai kalah dengan oknum-oknum tertentu, karena malu kita. Karena aparat kepolisian akan ada untuk Pemko Medan harus menegakan aturan yang ada sesui dengan rel dan sesuai dengan koridornya,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Gerakan Rakyat Anti Korupsi Sumatera Utara (Gertak-Sumut), Hendra Hutagalung mendesak pemerintah Kota Medan segera menindak lanjuti masalah serius tersebut agar praktik pengutipan parkir di kantor pelayanan publik bisa dihentikan.

Untuk itu kata Hendra meminta penegak Perda yakni Satpol PP dan penegak hukum untuk menindak lanjuti pengutipan parkir tersebut. Ia juga mempertanyakan kemana aliran dana tersebut.
“Saya meminta agar kasus ini diusut aliran dananya kemana selama ini. Jika ada yang mengalir ke oknum tertentu. Itukan tindak pidana,” kata Hendra.

Menurutnya perputaran uang yang dihasilkan dari lahan parkir liar ini relatif besar, hingga ratusan ribu rupiah setiap harinya. Om-Sam