banner 728x250
Aceh  

Rugikan Negara, Tersangka Korupsi PIKA Resmi Ditahan Kejari Abdya

Kajari Abdya, Heru Widjatmiko, SH. MH didampingi Kasi Intel Joni Astriaman, SH saat konferensi pers terkait penahanan tersangka KHZ kasus PIKA di Aula kantor Kejari Setempat. (Foto/Ist)

ABDYA | Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya melakukan penahanan terhadap Tersangka KHZ selaku PPK dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Program Pembangunan Sistem Informasi Terpadu Pusat Industri Kreatif Aceh Barat Daya (PIKA) TA 2020. Kamis (14/7/2022).

Di ketahui, Sejak di tetapkan tersangka KHZ selaku PPK berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya Nomor: PRINT 02/L1.28/Fd.1/06/2022 Tanggal 03 Juni 2022, sudah 1 bulan 10 hari Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 13 orang saksi dan 3 orang ahli dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Program Pembangunan Sistem Informasi Terpadu Pusat Industri Kreatif Aceh Barat Daya (PIKA) TA 2020 senilai Rp 1.320.638.000

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Aceh Barat Daya (Abdya) Heru Widjatmiko, S.H., M.H., yang di dampingi Kasi Intelijen Joni Astriaman, SH kepada awak media menyampaikan, bahwa telah di temukan cukup bukti atau dua alat bukti atas perbuatan tersangka tersebut. Tersangka KHZ selaku PPK dalam melakukan HPS tidak berdasarkan keahlian sehingga diduga Program Pembangunan Sistem Informasi Terpadu Pusat Industri Kreatif Aceh Barat Daya (PIKA) TA 2020 terjadi kemahalan harga.

“Dalam pembuatan Program Pembangunan Sistem Informasi Terpadu Pusat Industri Kreatif Aceh Barat Daya (PIKA) TA 2020, tidak sesuai dengan spesifikasi teknis hal tersebut berdasarkan dari keterangan ahli.” ucap Heru Widjatmiko

Lanjutnya, Terhadap tersangka mulai hari ini Rabu 14 Juli 2022, telah dilakukan penahanan selama 20 hari kedepan di Lambaga Pemasyarakatan kelas II B Blangpidie, di Gampong (Desa) Alue Dama Kecamatan Setia Abdya, dengan surat perintah penahanan Nomor PRINT-480/L1.28/Fd.1/7/2022.

Namun, dari keterangan Kepala Kejaksaan negeri Aceh Barat Daya, Heru Widjatmiko, Alasan penahanan dengan Pasal 21 ayat (4) KUHAP dengan alasan objektif yaitu tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih dan alasan subjektif yaitu karena ada ke khawatiran bahwa Tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tidak pidana

“Dalam Program Pembangunan Sistem Informasi Terpadu Pusat Industri
Kreatif Aceh Barat Daya (PIKA) TA 2020 ini penyidik telah menemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 686.400.000 dan proses perkara sedang dilakukan pemberkasan.” demikian tuturnya Kajari Abdya Heru Widjatmiko.

Reporter : Nazli