Pupuk Bersubsidi Dijual Diatas HET, Ketua DPRD Minta Pemkab Karo Peduli

oleh -110 views
Ketua DPRD Karo Iriani Br Tarigan

KARO | Lima Kecamatan (Tigabinanga, Juhar, Munte, Lau Baleng dan Mardinding) yang merupakan sentra produksi jagung di Kabupaten Karo, setiap musim tanam tiba, selalu saja mengalamai kesultan untuk memperoleh pupuk subsidi di kios pengecer.

Bahkan tidak jarang para petani yang tergabung dalam kelompok tani (Koptan) di desa harus membeli pupuk subsidi dengan harga mahal atau diatas harga eceran tertinggi (HET) dengan nilai seharga Rp.200 ribu persak (50 Kg), karena pupuk bersubsidi yang semestinya untuk kelompok tani hilang di pasaran.

Bahkan tidak jarang pula para petani harus membeli pupuk bersubsidi ke desa lain atau kecamatan lain dengan harga mahal (diatas HET) karena didesanya pupuk bersubsidi sulit untuk memperolehnya. Anehnya, keluhan itu tidak hanya kesulitan untuk memperoleh pupuk bersubsidi itu saja, tetapi beresiko juga dengan aparat penegak hukum, jika membeli pupuk bersubsidi diluar desa tempat kelompok taninya bermukim.

Menyikapi hal itu, membuat Ketua DPRD Karo, Iriani Br Tarigan menjadi geram, “kondisi ini harus segera ditindak lanjuti dan perlu perhatian khusus untuk pengadaan ketersediaan pupuk subsidi. “Pertama kita harus tahu apa penyebab kelangkaan atau kekurangan pupuk bersubsidi jenis Urea, SP36 dan Ponska,” tegas Ketua DPRD Karo Iriani Tarigan kepada wartawan ORBIT di ruang kerjanya, gedung DPRD Karo, Jalan Veteran Kabanjahe, Kamis (16/09/2021).

“Kalau memang karena kuota untuk Kabupaten Karo dikurangi, Dinas Pertanian harus segera mengusulkan penambahan untuk mengantisipasi kelangkaan pupuk berkelanjutan,” ucapnya.
Menurut Iriani Tarigan, dalam situasi pandemi yang telah terjadi sejak satu tahun setengahlebih, pemerintah seharusnya lebih memberikan perhatian khusus dalam sektor pertanian.

“Mengingat para petani kitalah yang berjuang untuk memenuhi stok ketahanan pangan nasional. Terlebih lagi Kabupaten Karo mayoritas atau sekitar 80 persen warganya menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian. Bisa dikatakan, sektor pertanian adalah ‘nafas’ warga Kabupaten Karo,” ketua DPRD Karo.