Profesionalisme Wartawan Era New Media, Kajatisu Harapkan Kritik Membangun

oleh -71 views

MEDAN | Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Ida Bagus Nyoman Wiswantanu dihadapan puluhan jurnalistik dari berbagai media yang tergabung Forum Wartawan Kejaksaan (FORWAKA) menyampaikan pentingnya peranan pers sebagai kontrol sosial guna menciptakan kepercayaan publik (public trust), Jumat (9/4/2021).

Kegiatan dirangkai FORWAKA bekerjasama dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara mengupas tuntas materi acara ‘Peningkatan Kemampuan Jurnalis Seiring Perkembangan New Media’, berlangsung di Aula Lantai 3 Kantor Kejati Sumut, Jumat (9/4/2021) sekitar pukul 09.00WIB.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Ida Bagus Nyoman Wiswantanu mengatakan FORWAKA merupakan forum silaturahmi sebagai mitra yang menyampaikan informasi terkait kinerja penegakan hukum di Sumatera Utara sehingga menjadi edukasi terhadap masyarakat.

“Pers sebagai kontrol sosial memiliki peran penting dalam sendi kehidupan masyarakat, baik dalam politik, hukum, ekonomi dan sosial budaya,”kata IBN Wiswantanu dalam sambutannya sekaligus membuka secara resmi.

IBN Wiswantanu menuturkan ditengah kemajuan tehnologi dan derasnya sajian berita dengan berbagai kemasan tanpa batas waktu, dibutuhkan profesionalisme wartawan dalam menyampaikan kritikan dan pengawasan yang membangun.

“Kiranya sajian berita memperhatikan kaidah Kode Etik Jurnalis (KEJ) secara baik dan berimbang, bukan hanya mengedepankan kecepatan semata. Insan pers harus meningkatkan kemampuan profesionalismenya, “ujar IBN Wiswantanu.

Didampingi Wakajatisu, Asintel, Aspidum, Aspidsus, Asdatun dan asisten lainnya, Kajati Sumut menitipkan jajarannya untuk saling menjaga komitmen dan implementasi Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

“Institusi Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara bersama FORWAKA sebagai patner agar memberikan masukan yang sehat. Saat ini Kejatisu sedang meningkatkan kualitas pelayanan publik dan indeks kepuasan publik (public trust),”jelas IBN Wiswantanu mengakhiri sambutannya.

Ketua Forwaka Sumut Martohap Simarsoit diselah acara berlangsung menyematkan ulos batak sebagai tanda kepedulian Kajati Sumut IBN Wiswantanu terhadap insan pers guna meningkatkan kemampuan profesional wartawan.

“Ini bukan hadiah atau pemberian, tapi simbol penghargaan dan penghormatan atas kepedulian pak Kajati terhadap wartawan yang bertugas di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, ” kata Martohap didampingi ketua panitia Andri Syafrin Purba.

Asisten Pidana Umum, DR Sugeng Riyanta SH MH, hadir sebagai keynote speaker, menyampaikan dinamika perkara pasca lahirnya UU Informasi Transaksi Elektronik (ITE) berdampak luas bagi masyarakat maupun dunia jurnalistik yang dianggap kritis.

” Wartawan harus mengedepankan praduga tak bersalah sesuai KEJ dalam menyajikan karya jurnalistik untuk menghindari jeratan hukum. Kejatisu diamanahkan Kejagung lebih teliti dalam persoalan perkara UU ITE. Tiga tujuan hukum secara hakiki, itulah pedoman dasar kami, “terang DR Sugeng, mantan Kajari Jakarta Pusat.

Ditambahkan Koordinator Intelijen Kejatisu, DR Eka Nugraha SH MH menyebutkan dalam materinya ‘Penulisan Bahasa dan Peristilahan Hukum’. Mantan Kasi Intel Kejari Serang menjelaskan alur penanganan perkara, yaitu Penyelidikan (indikasi tindak pidana, terlapor).

Kemudian, Penyidikan (dugaan tindak pidana, tersangka), Penuntutan (dugaan tindak pidana, terdakwa) dan Eksekusi (terpidana)

“Kita harus sepakat dengan azas praduga tak bersalah. Jangan sampai kesanya penegakan hukum menimbulkan kegaduhan sehingga berdampak pada pembangunan proyek strategis nasional, “terang DR Eka Nugraha.

Menggugat Profesionalisme Wartawan

Ketua PWI Sumatera Utara melalui Wakil Ketua Bidang Pendidikan, Rizal Rudi Surya mengatakan wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan tugas jurnalistik.

Pria lulusan FH Universitas Sumatera Utara (USU) menjelaskan menjadi wartawan sangat muda tapi untuk wartawan profesional tidak muda. Peraturan Dewan Pers tentang standar kompetensi wartawan Indonesia, dibutuhkan kesadaran etika dan hukum, pengetahuan serta keterampilan analisis.

Kode Etik Jurnalistik (KEJ) merupakan kode etik, dikeluarkan Dewan Pers pada 24 Maret 2006 dan disepakati 29 organisasi pers dan organisasi perusahaan pers. UU Nomor 40 Tahun 1999 terdiri dari 10 Bab dan 21 pasal. Disahkan Presiden BJ Habibie pada 23 September 1999.

“Wartawan Indonesia tidak menyebutkan atau menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan, “kata Rizal penulis buku, Nikmatnya Menulis (Juni 2009).

Rizal Rudi Surya, selain membahas pedoman UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik, turut membahas tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA).

“Jurnalis harus benar-benar profesional, berimbang, cek dan ricek saat menemukan permasalahan. Jangan mencampurkan antara opini dan fakta dalam sebuah pemberitaan. Saat ini masyarakat makin pintar, maka berhati – hatilah dalam menyiarkan berita,”terang Rizal, putra kelahiran Pematangsiantar.

Turut hadir, Kajatisu Ida Bagus Nyoman Wiswantanu, Wakajatisu Agus Salim didampingi para asisten, Kasi Penkum Sumanggar Siagian, Ketua Bidang Pendidikan PWI Sumut Rizal Rudi Surya, Septianda Perdana M Ikom, pemateri ‘Jurnalis Multimedia di Era Digitalisasi’

Selanjutnya, acara berakhir dengan foto bersama para wartawan tergabung FORWAKA dan seluruh undangan.

Teks foto, Kajatisu Ida Bagus Nyoman Wiswantanu didampingi Wakajatisu Agus Salim saat menyampaikan materi ‘Peningkatan Kemampuan Jurnalis Seiring Perkembangan New Media’, berlangsung di Aula Lantai 3 Kantor Kejati Sumut, Jumat (9/4/2021).

Reporter : Toni Hutagalung