banner 728x250
Medan  

PMII Minta Wali Kota Evaluasi Pelaksanaan Dana Kelurahan di Kota Medan

Sekretaris Umum PC PMII Kota Medan Dedy Ritonga SH. (Foto/Ist)

MEDAN I Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Medan meminta evaluasi pelaksanaan dana kelurahan di Kota Medan, hal itu disampaikan Sekretaris Umum PC PMII Kota Medan, Dedy Ritonga SH pada Minggu (12/06/2022) di Medan.

Dedy menyampaikan harus nya dana Kelurahan tersebut bisa Berkaca kepada kegiatan yang dikelola program KOTAKU ” Kota Tampah Kumuh” Program Kementerian” karena mengingat pelaksanaan kegiatan dana Kelurahan TA 2021 masih banyak yang perlu diperbaiki terutama terkait hal pekerjaan kegiatan tersebut.

Sarjana fakultas hukum UINSU ini menyebutkan seharusnya dana Kelurahan itu dikelola oleh Kelompok Masyarakat (POKMAS) dengan sistem swakelola sehingga menciptakan perputaran ekonomi yang merata dan menambah penghasilan masyarakat, baik anggaran pelatihan atau pemberdayaan dan HOK (Harian Orang Kerja).

“Jika seperti itu sudah berapa ribu orang yang bisa diserap tenaga kerjanya dan hal itu juga akan mengurangi pengangguran di Kota Medan dan juga akan meningkatkan daya beli masyarakat pasca Covid-19,” katanya.

Tapi anehnya di lapangan menurut Dedy kegiatan tersebut dipihak ketigakan sehingga kelompok masyarakat (Pokmas) tersebut hanya melengkapi adminstrasi sehingga kegiatan tersebut seolah-olah swakelola.

Maka dari itu Ia meminta Wali Kota Medan perlu meninjau kelompok masyarakat nya biar mengetahui apa persolan di Lapangan. Ia juga merasa miris bahwa pelaksana pihak ke 3 tersebut juga ada yang mengatasnamakan utusan penguasa.

“Makanya kami minta pak Bobby evaluasi kegiatan tersebut apakah betul kegiatan tersebut dilaksanakan sistem swakelola atau dipihak ketigakan” tegasnya semari berharap kegiatan tersebut bisa menghasilkan perdayaan terhadap masyarakat ditingkat Kelurahan di Kota Medan.

“Namun kalau kegiatan tersebut dipihak ke tigakan secara otomatis pasti kontraktor mengambil keuntungan dari upah gaji yang seharusnya dikerjakan 20 orang dirancangan anggaran biaya (RAB). Nyatanya dikerjakan 5 orang. Sehingga tidak banyak serapan tenaga kerja”pungkas Dedi.

Reporter : Ilham Siregar