Penyertaan Modal Kepada 4 BUMD Sumut Belum Memenuhi Undang-Undang

oleh -144 views

MEDAN| Penyertaan modal kepada Empat BUMD menurut Fraksi PDI Perjuangan sebaiknya dipertimbangkan bahkan tidak dilaksanakan karena penyertaan modal tersebut belum memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 PP Nomor 54 Tahun 2017, kecuali Gubernur Sumatera Utara bisa menunjukkan bukti-bukti bahwa keempat Perseroda tersebut telah memenuhi apa yang dimaksud dalam pasal tersebut.

“Pasal 23 PP 54 Tahun 2017 menyebutkan bahwa pertama penyertaan modal daerah dalam rangka penambahan modal BUMD dilakukan untuk pengembangan usaha, penguatan struktur permodalan dan penugasan pemerintah daerah, ayat dua menyatakan bahwa penyertaan modal daerah untuk penambahan modal BUMD sebagai dimaksud ayat satu dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh pemerinyah daerah dan tersedianya rencana bisnis BUMD, semua yang ada di pasal tersebut belum ada dilakukan oleh BUMD-BUMD itu, maka kita menolak penyertaan modal tersebut” ujar Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Ustad Syahrul Siregar disela-sela Sidang Paripurna DPRD Sumut di Gedung Paripurna Jalan Imam Bonjol Medan pada Jumat (27/11/2020)

Lebih lanjut, Ustad Syahrul menyatakan bahwa Fraksi PDI Perjuangan tidak mempersoalkan bila BUMD tersebut melakukan pinjaman modal ke Bank Sumut karena sesuai dengan pasal 26 PP 54 Tahun 2017 yang membolehkan dilakukan peminjaman modal sesuai dengan kelaziman dalam dunia usaha.