Kepala Kantor BPN Labuhanbatu Drs Moren Naibaho mengatakan, seluruh tanah aset Pemkab Labuhanbatu harus segera di sertifikatkan, kemudian terkait dengan BPHTB terintergrasi, itu juga telah kita lakukan, bahkan sertifikasinya juga sedang berjalan.
Kemudian disampaikan Moren, KPK telah melihat dan menilai peta zona nilai tanah ini untuk dijadikan acuan pembayaran pajak bumi dan bangunan, untuk itu perlu dibuat mekanisme perjanjian kerjasama yang kita serahkan kembali ke Pemkab Labuhanbatu dengan konsekwensi pemerintah menyediakan anggaran kembali untuk mengadakan apdetik data yang baru, ujarnya.
Reporter: Robert Simatupang
