Pembangunan Timpang, Penyebab Angka Kemiskinan di Medan Tinggi

oleh -91 views
Sosiolog UINSU, Rholand Muary. (orbitdigitaldaily.com/HO)

MEDAN – Pemerintah Kota Medan sejauh ini dinilai belum bisa menekan angka kemiskinan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada 2019 jumlah penduduk miskin di Kota Medan sebanyak 183,79 ribu jiwa atau sekitar 8,08 persen dari total jumlah penduduk.

Angka tersebut hanya turun tipis dibanding tahun sebelumnya yang sebanyak 186,45 ribu jiwa. Sementara pada 2017, jumlah penduduk miskin di Medan sebanyak 204,22 ribu jiwa.

Sosiolog UINSU, Rholand Muary menyebut, bila diurut dalam lima tahun terakhir atau pada masa kepemimpinan Dzulmi Eldin-Akhyar Nasution, angka kemiskinan di Medan tak mengalami perubahan yang signifikan. “Memang ada tren penurunan, tetapi tidak signifikan,” katanya di Medan, Senin (30/11/2020).

Dia mengatakan, sebagai kota metropolitan, seharusnya Medan sudah bisa menangani masalah kemiskinan dengan maksimal. Namun kenyataan di lapangan, masalah sosial satu ini justru masih dijumpai. Bahkan angkanya cenderung tinggi.

Menurut dia, angka 8 persen untuk kemiskinan di Medan masih sangat tinggi. Angka itu seharusnya bisa ditekan, setidaknya di bawah angka 5 persen. Tingginya angka kemiskinan di Medan itu membuktikan bahwa pemerintah Kota Medan bisa dibilang kurang maksimal dalam menekan angka kemiskinan.

Masalah kemiskinan di perkotaan macam ini tentu akan memicu masalah sosial lainnya. Dalam beberapa tahun belakangan, banyak aksi kriminal yang bermotif ekonomi. Aksi pembegalan, pencurian bahkan hingga bajing loncat, termasuk aksi kriminal lainnya terus tinggi.

Dia menyebut, ada beberapa faktor yang menyebabkan angka kemiskinan di Medan masih tinggi. Salah satunya adalah pembangunan yang masih timpang, antara di pusat kota dengan kawasan Medan Utara.

Diketahui, jumlah penduduk miskin di kawasan Medan Utara meliputi Medan Deli, Labuhan, Marelan dan Belawan masih tinggi. Bahkan untuk kawasan Kecamatan Medan Belawan jadi kantong kemiskinan dengan angka mencapai 20 persen lebih.

“Itu terjadi karena memang selama ini pembangunan di Medan belum merata. Masih timpang antara di pusat kota dengan Medan Utara,” ungkap Rholand.

Program-program pembangunan saat ini lebih banyak di pusat kota. Sementara kawasan Medan Utara terkesan diabaikan atau dibiarkan oleh Pemko Medan. Padahal, masalah di sana sangat banyak.

Infastruktur di sana juga masih buruk. Banjir sering terjadi, baik di musim hujan maupun saat air laut pasang atau banjir rob. Itu baru soal pembangunan fisik.

Persoalan rendahnya pendidikan keterampilan kerja sehingga terbatasnya ketersediaan lapangan kerja juga banyak dijumpai di sana. Tak heran jika angka pengangguran juga banyak dari kawasan Medan Utara.

Hal yang sama juga masih dijumpai di daerah-daerah pinggiran, khususnya di daerah perbatasan dengan Kabupaten Deliserdang. Kondisi ini mengindikasikan bahwa political will pemimpin Kota Medan yang menganggap kawasan Medan Utara atau daerah pinggir kota sebagai anak tiri.

Pembangunan di Kota Medan juga dinilai masih serampangan atau asal jadi, tanpa penelitian yang mendalam. Makanya banyak program pembangunan yang justru tak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Seharunya pembangunan di Medan ini ada riset akademisnya. Jadi program pembangunan dilakukan dengan melihat kebutuhan mendasar di masing-masing kawasan. Bukan asal bangun aja,” katanya.

Pemko Medan juga tak maksimal dalam upaya mendongkrak kualitas sumber daya manusia di wilayah-wilayah tersebut. Infrastruktur pendidikan di kawasan Medan Utara maupun pinggiran masih kalah jauh dibanding pusat kota. Ada ketimpangan di sana. Pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan pun dinilai hanya rutinitas alias tak berkualitas.

Menurut Rholand, ke depan, Kota Medan butuh pemimpin yang benar-benar peduli dengan Medan Utara, terutama dalam menanggulangi kemiskinan, karena memang di sana masih banyak kantong-kantong kemiskinan. Pembangunan seharusnya merata di segala sektor dan wilayah.

“Kota Medan juga butuh pemimpin yang bisa bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk menangani masalah ini,” katanya.

Apalagi, di tengah pandemi Covid-19 saat ini, angka kemiskinan di 2020 dipastikan bakal naik, seiring dengan menurunnya pendapatan masyarakat serta pertambahan angka pengangguran.

Pemerintah Pusat melalui sejumlah kementerian telah menyiapkan berbagai program bantuan sosial agar angka kemiskinan bisa ditekan. Untuk itu, pemimpin Kota Medan harus bisa berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat, termasuk Pemerintah Provinsi agar skema jaring pengaman sosial benar-benar bisa menyentuh masyarakat.

Kota Medan juga butuh pemimpin yang lebih peduli dengan masyarakatnya, terutama dalam hal peningkatan kesejahteraan. Pemberdayaan usaha kecil dan menengah menjadi salah satu alternatif untuk menekan angka kemiskinan.

Hal ini sebenarnya relatif mudah dilakukan pada era teknologi seperti sekarang ini. Selain berburu keluhan masyarakat di lapangan, Pemko Medan juga bisa menampung segala keluhan dari masyarakat melalui platform digital. “Tetapi semua itu butuh keberanian dari Pemimpin Kota Medan untuk berubah. Mau dan bisa berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah,” pungkasnya. (*)

No More Posts Available.

No more pages to load.