Ombudsman Soroti Layanan Publik Polda Sumut

oleh -141 views

MEDAN | Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara, Abyadi Siregar menyampaikan apresiasi sikap satria Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam membenahi jajarannya yang selama ini menjadi sorotan publik, Kamis (15/4/2021).

Kapolri secara jujur mengaku layanan publik di institusi yang dipimpinnya dalam menangani perkara, masih cenderung lambat dan tidak netral, belum baik.

Abyadi Siregar kepada orbitdigitaldaily.com, Rabu(14/4/2021) saat diminta tanggapannya soal kualitas pelayanan publik di kepolisian yang masih jauh dari harapan. Apalagi bila dikaitkan dengan harapan Presiden RI Joko Widodo tentang pelayanan publik.

Pria asal Pahae itu mengatakan peluncuran Buku Tahunan Ombudsman Tahun 2021, pada Februari 2021 lalu, Presiden Joko Widodo telah menyampaikan harapannya penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia berorientasi memudahkan masyarakat, tidak berbelit, transparan dan berorientasi hasil.

“Nah, kalau dilihat dari penyelenggaraan pelayanan publik di kepolisian saat ini, termasuk di jajaran Kepolisian Daerah Sumatera Utara masih jauh dari harapan. Baik itu layanan administratif maupun layanan hukum,” tegas Abyadi Siregar, Kamis (15/4/2021), menanggapi keterangan Kapolri saat Rakernis Propam di Mabes Polri.

Abyadi Siregar mengungkapkan bila merujuk laporan masyarakat yang diterima Ombudsman RI, hampir setiap tahun, substansi kepolisian paling tertinggi dilaporkan masyarakat.

“Yang paling banyak dilaporkan masyarakat ke Ombudsman adalah laporan substansi kepolisian. Ini menjadi potret yang sangat jelas bahwa kualitas layanan kepolisian masih perlu banyak sentuhan perbaikan,” tegas Abyadi.

Selain itu, Abyadi Siregar merincikan, laporan-laporan terkait kepolisian yang masuk ke Ombudsman terkait layanan administrasi dan layanan hukum. Dugaan maladministrasi laporannya bermacam macam.

“Dugaan maladministrasi masih primadona, bentuknya seperti penundaan yang berlarut-larut. Jadi, masyarakat yang datang melapor ke Ombudsman itu akibat layanan kepolisian tidak jelas akhir dari layanannya. Misalnya, proses penyelidikan dan penyidikannya yang demikian lama,” ungkap Abyadi.

Sementara Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol RZ Putra Panca Simanjuntak MSi saat dikonfirmasi lewat sambungan Whatsap 0815 4880 7XXX maupun Kabid Humas Kombes Hadi Wahyudi SIK, belum bersedia memberikan tanggapan hingga berita ditayangkan.

Diketahui Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat Rakernis Propam di Mabes Polri, Selasa (13/4/2021) masih sering mendapat aduan masyarakat soal lambatnya penanganan suatu perkara dan ketidaknetralan petugas.

Kapolri mengungkapkan jumlah aduan masyarakat ke ponselnya makin meningkat sebagai tolak ukur menampung komplain online. Artinya efektivitas aplikasi belum efektif.

“Saya tak bisa bayangkan jika seorang Kasatker, Kapolda maupun Kapolres tidak merespon laporan masyarakat. Saya saja masih mau membaca dan merespon pengaduan masyarakat, tingkat kepuasan belum dirasakan, “kata Sigit

Sementara Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo mengatakan jumlah pelanggaran anggota Polri terus meningkat dari tahun sebelumnya baik secara kualitas maupun kuantitas.

Jumlah pelanggaran Polri tahun 2021, diantaranya 536 pelanggaran disiplin, 279 pelanggaran KEPP dan 147 pelanggaran pidana.

Selanjutnya, Kapolri menyambut baik strategi Irjen Ferdy Sambo menggandeng tim indevenden dari akademis untuk melakukan penelitian penyebab meningkatnya pelanggaran anggota polri sehingga masyarakat mengetahui sosok Polri yang sebenarnya.

Reporter : Toni Hutagalung