Ombudsman Akan Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Pemda se-Sumut

oleh -31 views

Menurut Dadan, untuk level kementerian, tingkat kepatuhannya terhadap UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik sudah baik karena sudah hampir 100 persen masuk zona hijau. Sementara pemda baru sekitar 70 persen.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar menambahkan, selain perubahan nama, tahun ini penilaian standar kepatuhan terhadap pelayanan publik juga akan melibatkan fasilitas kesehatan, yakni puskesmas.

“Sebelumnya kan yang kita survey hanya perizinan, tapi tahun ini kita tambah jasa yaitu layanan kesehatan,” ujarnya.

Abyadi menuturkan, sebelum melakukan penilaian yang akan dimulai pada Mei mendatang, Ombudsman juga melakukan pendampingan terhadap 34 pemerintah daerah di Sumut, yakni 1 Pemprov dan 33 pemkab/pemko.

“Workshop sebagai bentuk pembekalan untuk pemda sehubungan dengan program Ombudsman dalam melakukan penilaian kepatuhan. Sebelum penilaian dilakukan, Ombudsman mencoba melakukan pendampingan, sehingga pemda punya persiapan untuk melakukan perbaikan pemenuhan standar pelayanan publik,” jelasnya.

Workshop pendampingan penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik diselenggarakan Ombudsman selama 2 hari, yang diikuti 102 peserta dari 34 pemda di Sumut. Workshop juga diikuti BPN dan Polres se-Sumut yang juga akan menjadi objek penilaian Ombudsman.cr-03