Ombudsman Akan Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Pemda se-Sumut

oleh -13 views

MEDAN| Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) akan menggelar penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik di 34 pemerintah daerah se-Sumatera Utara tahun 2021. Penilaian ini untuk melihat kepuasaan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diselenggarakan pemerintah daerah.

Anggota Ombudsman RI Dadan S Suharmawijaya mengatakan, penilaian kepatuhan tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini penilaian tidak sekadar pada pemasangan atributisasi standar layanan, tapi juga melihat kualitas layanan yang diterima masyarakat.

“Beberapa tahun ini kan lebih banyak normatif, maklumat layanan ada tidak. Tapi belakangan masuk ke hal yang sifatnya substantif, apakah itu berjalan atau tidak, itu yang kita dalami. Kalau dulu kita tanya ada gak tempat pengaduan, kalau sekarang jalan gak itu, ditindaklanjuti tidak pengaduan itu, misalnya. Karenanya model penilaiannya sebelumnya survey, sekarang penilaian karena lebih dalam,” kata Dadan usai membuka workshop pendampingan penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik, di Medan, Rabu (28/4/2021).

Hasil dari penilaian ini nantinya akan dibagi menjadi tiga kategori, yakni zona hijau untuk tingkat kepatuhan baik, zona kuning untuk tingkat kepatuhan sedang dan zona merah untuk tingkat kepatuhan rendah (buruk). Penilaian tidak saja dilakukan terhadap pemda, tapi juga kementerian/lembaga.