Mantan Nakes Gugat RSU Bina Kasih, Saksi Beberkan Titipan Uang Jaminan Kerja dan Ijazah Asli Ditahan

oleh -4.500 views


MEDAN I Sidang perkara lanjutan gugatan PHI dua mantan pekerja tenaga kesehatan RSU Bina Kasih Medan berlangsung alot dan memanas hingga ketua majelis hakim mengambil sikap tegas ketok palu guna meredam argumentasi antara pengacara penggugat dengan pihak tergugat, Kamis (19/8/2021).
 
Pantauan Orbitdigitaldaily.com, agenda sidang mendengarkan keterangan saksi dari pihak Penggugat atas perkara PHI No. 201/Pdt. Sus. PHI/2021/PN.MDN dan No. 202/Pdt. Sus. PHI /2021/PN.MDN, sebelumnya sidang dijadwalkan pada pukul 10.00 WIB namun molor hingga pukul 14.10 WIB dan sidang digelar diruang Cakra 7 Pengadilan Negeri(PN) Medan.

Ketua Majelis Hakim Jarihat Simarmata SH MH didampingi dua hakim angota menjelaskan sidang terbuka untuk umum dan ke – dua saksi disumpah sebelum memberikan kesaksian.
 
Erwan Sinaga (28) yang merupakan teman sejawat pengugat Sylvia dan Yessy dalam keterangannya mengaku bahwa Sylvia Capah menjabat Quality Control Laboratorium RSU Bina Kasih Medan dan Yessy Sitepu  sebagai administrasi laboratorium, telah bekerja sejak tahun 2012 hingga Januari 2021 dan Sylvia sejak  2016 hingga Desember 2020.
 
Erwan membeberkan setiap karyawan nakes wajib menyetorkan sejumlah uang sebagai jaminan kerja dan menyerahkan ijazah asli sebagai persyaratan yang tertuang dalam kontrak kerja (PKWT).
 
Tiopan Tarigan SH kuasa hukum Sylvia dan Yessy ketika meminta keterangan saksi mengenai proses administrasi pekerja dan sistem kerja maupun hubungan kerja sama antara pihak RSU Bina Kasih sehingga penggugat dimutasi ke RSU Kasih Insani yang berdomisili di Kecamatan Namo Rambe Deli Serdang sesuai keputusan Direktur RSU Bina Kasih Nomor. 01/014/SKEP/RSU BK/RSKI/XI/2020, tentang mutasi pegawai RSU Bina Kasih atas nama Sylvia.
 
“Ijazah asli ditahan dan harus menyetor uang sebagai  uang jaminan kerja bervariasi sebesar Rp 3.000.000 – 6.000.000, dan apabila belum memiliki uang tunai maka bisa dicicil lewat potongan gaji perbulannya. Setahu saya Sylvia dan Yessy diduga di PHK sepihak tanpa pesangon karena tidak mengindahkan permintaan pihak rumah sakit untuk mengundurkan diri,” ujar Erwan sembari menyakinkan pertanyaan anggota majelis hakim.

Kemudian saksi, Nurkihmah Sembiring juga rekan kerja penggugat turut menguatkan keterangan saksi Erwan Sinaga. Ia mengatakan hak-hak normatif yang diberikan pihak rumah sakit  juga tidak sesuai sistem pengupahan yang ditetapkan Pemerintah Kota Medan.
 
“Upah yang kami terima termasuk Sylvia pada tahun 2016 hanya Rp 1.650.000, padahal laporan BPJS sesuai UMK Medan sekitar Rp 2.271.255. Mirisnya Sylvia Nilawati Capah dimutasi ke RSU Kasih Insani dengan jarak tempuh cukup jauh dari Kota Binjai ke Namo Rambe, sementara Sylvia masih butuh perawatan pasca melahirkan. Dan Yessy Silvia Sitepu pernah tidak masuk kerja selama 4 hari karena urusan keluarga meski sudah ada pemberitahuan secara lisan, langsung si PHK sepihak lewat surat peringatan 1 dan 3,” ujar Nurkihmah Sembiring.
 
Sidang Alot Hingga Ketua Majelis Hakim Ketok Palu
 
Pengacara tergugat Letkol CHK (Purn) H Soetarno SH didampingi Nano Eka Yudha SH mencecar keterangan saksi, tampak argumentasi para pihak makin memanas sehingga Ketua Majelis Hakim Jarihat Simarmata SH MH mengetok palu guna meredam kondisi sidang.
 
Aksi hampir memanas itu bermula keterangan saksi dicecar tergugat bahwa RSU Bina Kasih dibawah naungan PT Putri Angelina Bina Kasih Abadi sedangkan RSU Kasih Insani berdomisili di Kecamatan Namo Rambe Deli Serdang.
 
“Ijin yang mulia, saksi mengaku tidak mengetahui secara pasti kepemilikian RSU Bina Kasih berbeda dengan RS Insani Namorambe,”sahut Nano Eka Yudha menyakinkan hakim.
 
Kemudian, majelis hakim anggota mempertegas keterangan saksi, apakah Sylvia diberhentikan pasca melahirkan?
 
“Setahu kami demikian pak hakim. Sylvia sebelumnya tidak bersedia karena jarak tempuh sangat jauh ke RSU Kasih Insani di Kecamatan Namo Rambe Deli Serdang,”ungkap saksi.
 
Ketua Majelis Hakim melanjutkan sidang minggu depan dengan agenda yang sama mendengarkan keterangan saksi penggugat.
 
“Sidang ditutup dan dilanjutkan minggu depan,” ketok Ketua Majelis  Hakim Jarihat Simarmata SH MH
 
Terpisah, diluar sidang pengacara tergugat Letkol CHK (Purn) H Soetarno SH didampingi Nano Eka Yudha SH mengatakan agenda sidang mendengarkan keterangan saksi – saksi penggugat pada intinya tidak mengetahui dan rata – rata hanya menyampaikan permasalahan pribadi mereka.
 
“Saksi hanya mengenal penggugat bukan mengetahui inti persoalan. Jadi kalau saksi merasa keberatan silahkan ajukan gugatan. Adapun kutipan sejumlah uang sebagai jaminan kerja dan ijazah asli ditahan sudah sesuai kesepakatan bersama dan akan dikembalikan,”ujar Soetarno SH.
 
Soetarno SH menyesalkan sikap penggugat tidak mengajukan permohonan izin secara tertulis ke pihak management. Dan terkait pemotongan insetif nakes Covid 19 tidak ranah gugatan hanya persoalan hak normatif.
 
“Seharusnya Sylvia dan Yessy mengajukan izin tidak masuk kerja lewat keterangan tertulis. Sebenarnya perusahaan tidak mempersulit soal izin selama ada permohonan tertulis. Sebelum bekerja sudah ada kesepakatan perjanjian dan itu mengikat seluruh pihak. Pemotongan dana insentif nakes tidak ada dalam gugatan kecuali persoalan hak – hak normatif, “tegasnya.
 
Meski demikian, lanjut Soetarno SH adapun kesepatan perjanjian kerja bersama telah mengikat seluruh pihak. Namun ketika disinggung kualitas perjanjian kerja Kontrak kerja / PKWT antara penggugat dengan tergugat terkesan upaya penyelundupan hukum karena dianggap mengabaikan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang tenaga kerja.
 
“Sebelum melakukan ikatan hubungan kerja para pihak sudah menyetujui perjanjian kerja bersama (PKB) sebagai jaminan. Gugatan ini soal komunikasi saja dan saya siap melakukan mediasi. Jadi hak – hak normatif yang mereka terima sudah sesuai dan kalau dibayar penuh janganlah sering tidak masuk kerja biar tidak dipotong,”terangnya.
 
Tiopan Tarigan SH kembali menuturkan para saksi merupakan mantan karyawan RSU Bina Kasih dan RSU Kasih Insani sebanyak 8 orang bersedia memberikan keterangan soal izajah asli ditahan, uang jaminan, sistem kerja dan hak – hak normatif pekerja. Namun berhubung masih PPKM maka jumlah saksi dibatasi hakim.
 
Kemudian sambung Tiopan, saksi telah menerangkan hak – hak  normatif termaksuk hak upah lembur kerja, cuti tahunan 12 hari dan cuti melahirkan 3 bulan, tunjangan hari raya namun tidak direalisasikan pihak RSU Bina Kasih.

“Hingga saat ini, Sylvia dan Yessy Sitepu belum menerima Ijazah asli maupun uang jaminan kerja. Pihak RSU Bina Kasih diduga melakukan pelanggaran UU Hak Asasi Menusia No.39 Tahun 1999 sesuai Pasal 9 dan Pasal 38 yang intinya berhak untuk hidup, berhak memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat – syarat ketenagakerjaan yang adil. Ketika Ijazah asli ditahan maka pekerja Nakes tidak bisa untuk memilih pekerjaanya yang disukainya yaitu jadi CPNS ,”sebut Tiopan diamini para teman sejawat penggugat yang turut mengalami nasib yang sama.

Teks foto, Sidang lanjutan gugatan PHI mantan pekerja tenaga kesehatan RSU Bina Kasih Medan agenda mendengarkan keterangan saksi penggugat digelar diruang Cakra 7 PN Medan, Kamis(19/8/2021).

Reporter: Toni Hutagalung