KPK Resmi Jebloskan Fahru Rozi ke Jeruji Besi

oleh -372 views
Juru Bicara/Humas KPK Febri Diansyah. Ist

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menahan satu lagi tersangka kasus suap DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019 oleh mantan Gubernur Gatot Pujo Nugroho.

Satu tersangka yang ditahan  itu yakni Fahru Rozi. Yang bersangkutan dijebloskan penyidik ke Rutan cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur, Jumat 12 Oktober 2018.

“Ditahan sampai 20 hari ke depan,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada Orbitdigitaldaily.com, Sabtu (13/10/2018).

Pada hari yang sama sambung Febri, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap Tunggul Siagian serta Taufan Agung Ginting namun keduanya tak hadir.

“Tunggul Siagian anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara 2009-2014, yang bersangkutan sakit, pemeriksaan akan dijadwalkan ulang. Sementara Taufan Agung Ginting, penyidik belum menerima informasi alasan ketidakhadiran saksi,” jelas dia.

Dalam kesempatan itu, KPK kembali mengingatkan agar tersangka di kasus Sumut koperatif dan hadir jika dipanggil tanpa alasan yang dibuat-buat, kecuali alasan sah menurut hukum. Proses hukum tidak akan dapat dihindari dengan cara menunda-nunda waktu pemeriksaan ataupun penahanan.

“Tindakan tegas berupa upaya paksa telah dilakukan untuk sejumlah tersangka,” jelas dia.

Sementara untuk DPO Ferry Suando Tanuray Kaban, KPK meminta agar yang bersangkutan menyerahkan diri ke KPK. “Jangan ada yang mencoba melindungi,” jelas dia.

Dari total 38 tersangka, hingga hari ini setidaknya 27 tersangka sudah ditahan. Sementara tersisa 10 orang tersangka yang belum ditahan, yaitu, Abu Bokar Tambak, Tonnies Sianturi, Tohonan Silalahi, Murni Elieser Verawaty Munthe, Dermawan Sembiring, Arlene Manurung, Syahrial Harahap, Ferry Suando Tanuray Kaban, Tunggul Siagian, Fahru Rozi, Taufan Agung Ginting.

Diketahui, anggota dewan tersebut diduga menerima duit suap dari Gatot Pujo senilai Rp300-350 juta per orang.

Ke-38 orang itu diduga menerima suap terkait persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut 2012-2014, persetujuan perubahan APBD Pemprov Sumut 2013 dan 2014, pengesahan APBD 2013 dan 2014, serta penolakan penggunaan hak interpelasi DPRD pada 2015.

Dari sejumlah tersangka tersebut, KPK menerima pengembalian uang sejumlah Rp5,47 miliar. Uang itu kini telah disita sebagai barang bukti. OD-01