Komisi B DPRD Sumut Minta PT SSL Sajikan Lahan APL Dalam Bentuk Data

oleh -154 views

PALAS | Konflik lahan yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan PT Sumatera Sylva Lestari (PT SSL) yang terjadi di Kabupaten Padanglawas, Sumatera Utara sedikit menemukan titik terang, hal ini terungkap ketika rapat dengar pendapat (RDP) bersama yang dimediasi oleh komisi gabungan antara komisi A dan B DPRD Sumut terkait masalah kawasan hutan di Padanglawas, Jumat (19/11/2021).

Rapat mediasi yang dihadiri masyarakat, perusahaan, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, Poldasu serta BPN digelar untuk mencari solusi terkait sengkrut pengelolaan kawasan hutan di Padanglawas.

Komisaris PT SSL, Muller Tampubolon saat RDP mengatakan, berdasarkan ijin yang diberikan kepada perusahaan terkait pengelolaan kawasan hutan seluas 33.390 ha di Kabupaten Padanglawas sebagian besar telah beralih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit. Ia merincikan sebanyak kurang lebih 26.211 ha telah dikuasai oleh korporasi serta oknum masyarakat.

“Sebanyak 10.338ha dikuasai korporasi sedang sisanya 15873 Ha juga dikuasai oleh masyarakat serta kelompok tertentu. Sehingga hanya seluas 7169 Ha saja yang dapat dikelola itupun termasuk lahan konservasi di dalamnya, ” tegas Muller.

Ia juga menjelaskan perusahaan tidak pernah melakukan penyerobotan lahan dan perusahaan taat aturan dalam pengelolaan kawasan hutan. Penjelasan tersebut juga menepis tudingan kepada perusahaan bahwa PT SSL telah menyerobot lahan seluas 14 ribu Ha lahan yang diklaim masyarakat.