Ketua Pansus PAD Karo : Bupati Diminta Mendidik “Anak Buahnya”, Bila Perlu Diganti

oleh -235 views

TANAH KARO | Setelah tiga minggu bekerja, Panitia Khusus (Pansus) Pendapatan Asli Daerah (PAD) bentukan DPRD Kabupaten Karo meminta bupati atau pun bupati terpilih untuk mengevaluasi kinerja “anak buahnya” Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Karena, para Kepala OPD yang menjadi mitra Pansus ini disebut-sebut kurang antusias dan kurang mendukung program Pansus yang bertujuan untuk meningkatkan PAD Kabupaten Karo ke depannya.

Hal ini disampaikan Ketua Pansus PAD Karo, Raja Urung Mahesa Tarigan yang merupakan anggota DPRD Karo Komisi B, saat ditemui orbitdigitaldaily.com di kantor DPRD Karo jalan Veteran Kabanjahe, Rabu (24/3/2021).

“Kita minta bupati atau bupati terpilih agar mendidik anak buahnya supaya mendukung program pansus ini. Bila perlu, demi mendukung PAD Kabupaten Karo, dapat dievaluasi kembali atau pun diganti,” katanya.

Alasannya, terlihat saat digelar rapat Pansus yang seharusnya dihadiri masing-masing Kepala OPD. Selama tiga kali Pansus mengadakan rapat, terbukti lebih banyak dihadiri para Kabid dan Kasi saja, itu pun kehadiran mereka hanya sekitar 50 persen.

“Sebab kehadiran masing-masing Kepala OPD ini merupakan harapan kita bersama, dimana kendala dan gagasan mereka sangat diperlukan untuk perubahan yang lebih baik lagi dalam menunjang dan meningkatkan PAD Karo yang diketahui saat ini mengalami penurunan,” lanjutnya.

Kondisi ini juga terbukti ketika pelaksanaan rapat yang sudah berlangsung selama tiga kali pertemuan, masing-masing Kepala OPD belum juga memberikan data-data yang dibutuhkan untuk dijadikan satu kewajiban selama pansus berlangsung.

Untuk itu diharapkannya, dalam pertemuan berikutnya para Kepala OPD untuk bisa bekerjasama dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya sebelum pansus ini berakhir.

Karena, PAD adalah pajak daerah yang memiliki kontribusi yang sangat penting dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah. Kemampuan penerimaan PAD mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah sehingga membuatnya menjadi bagian yang sangat vital.

Disinggung, bila ada temuan-temuan dari tim Pansus selama melakukan peninjauan di lapangan yang mengarah dapat menghambat peningkatan PAD Kabupaten Karo bahkan sampai merugikan negara, Raja menyebut pihaknya secara resmi dapat membuat laporan kepada Aparat Penegak Hukum (APH).

Diketahui, Pansus PAD DPRD Karo ini dibentuk sejak tiga minggu lalu. Saat ini Pansus sedang bekerja dengan masa kerja selama enam minggu.

Sementara, OPD pengelola PAD Kabupaten Karo tercatat ada 12 OPD yaitu :

  1. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD)
  2. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
  3. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
  4. Dinas Perhubungan
  5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
  6. Dinas Kesehatan
  7. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
  8. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim)
  9. Dinas Kominfo
  10. Dinas Pertanian
  11. Dinas Perikanan
  12. Rumah Sakit Umum (RSU)

Reporter : David Kaka