Kasus Penolakan Pasien di Puskesmas Berastagi Kembali Diungkit

oleh -454 views

TANAH KARO – Pencopotan Kepala Puskesmas Berastagi dr Rahmenda Br Sembiring, dinilai belum akan mampu mendrongkak pelayanan di puskesmas tersebut kepada masyarakat.

“Kita tahu bahwa permasalahan ini mencuat ketika adanya penolakan terhadap pasien yang akan berobat ke Puskesmas Berastagi waktu itu,” kata salah satu warga Berastagi Fernando Sembiring kepada orbitdigitaldaily.com, Selasa (18/8/2020) di Berastagi.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Karo diminta untuk memberikan sanksi kepada 35 pegawai/tenaga medis yang sempat mangkir dari tugas.

Terutama kepada tenaga medis yang sempat melakukan penolakan kepada pasien yang dimaksud. Apalagi hal ini terjadi di tengah pandemi Covid-19 yang melanda.

Menurutnya, pemerintah harus tegas dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Puskesmas Berastagi. Karena kewajiban soal pelayanan pasien ini telah diatur dalam Pasal 32 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Ia menyebutkan, undang-undang tersebut dengan tegas menyatakan bahwa, fasilitas kesehatan baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka.

“Kewajiban memberikan pertolongan kepada pasien ini juga berlaku bagi tenaga kesehatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 59 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan,” katanya lagi.

Bahkan, jika terbukti menolak pasien dalam keadaan darurat, bisa dipidana dan dikenakan denda sebagaimana diatur dalam Pasal 190 Undang-Undang Kesehatan.

Mereka (Tenaga medis) seharusnya bekerja secara profesional dan harus memiliki loyalitas tinggi untuk melayani masyarakat demi kemajuan Puskesmas Berastagi.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Karo diminta untuk menempatkan orang-orang yang memiliki loyalitas tinggi agar Puskesmas Berastagi menjadi puskesmas yang unggul dengan pelayanan prima dan sumber daya manusia yang profesional.

Reporter: David Kaka