Kantor Bupati Dairi Didemo Warga, Minta KPK Usut Izin Konsesi PT GRUTI

oleh -198 views

DAIRI | Seribuan massa Masyarakat Desa Parbuluan VI, Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi, Sumatera Utara kembali mendatangi Kantor Bupati Dairi, Jalan Sisingamangaraja Nomor 127, Sidikalang. Rabu (21/4/2021).

Kedatangan masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Petani Marhaen (POKTAN PEMA) meminta sikap tegas Bupati Dairi, Edy Keleng Berutu dan Wakil Bupati, Jimmy Sihombing terhadap persoalan penciutan kawasan hutan yang dianggap merugikan masyarakat dan menguntungkan pihak perusahaan. 

Dalam orasi petani, terungkap kebijakan Bupati berpihak kepada PT Gunung Raya Utama Timber Industri (PT GRUTI) ketimbang masyarakat yang berjuang hanya demi sesuap nasi. Dan masyarakat turut didampingi kuasa hukum dari Perhimpunan Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Wilayah Sumatera Utara.

Ketua PBHI, Zulkifli Lumbang Gaol SH mengatakan konflik agraria antara petani dan korporasi, menjadi bukti pemerintah setengah hati menyelesaikan persoalan-persoalan rakyat, khususnya petani.

Kemudian, keberpihakan Pemerintah Daerah Dairi terhadap Petani Marhaen masih dipertanyakan, sebab  disisi lain Pemerintah Pusat sedang  menggalakkan agenda besar program landreform berkeadilan bagi petani namun kondisi ini terkesan hanya seremonial belaka. 

Sebagaimana jaminan kepastian hukum oleh pemerintah soal pendistribusian tanah sudah menjadi amanat Undang-Undang Pokok Anggraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, petani tidak lagi kehilangan hak-haknya.

Hal itu sesuai kesepatan yang ditandatangani Wakil Bupati Dairi Jimmy Sihombing dan semua instansi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah ( FORKOPIMDA) bersama perwakilan masyarakat Desa Parbuluan VI.

“Pertemuan sebelumnya pada 9 September 2020 di Balai Budaya, POKTAN PEMA didampingi PBHI bersama FORKOPIMDA telah menyepakati oknum yang terlibat jual – beli tanah di wilayah Desa Parbuluan VI Kecamatan Parbuluan harus diproses secara hukum,” ujar Zulkifli dalam keterangannya yang diterima orbitdigitaldaily.com, Rabu (21/4/2021).

Selanjutnya, sambung Zulkifli didampingi Arnot Hutasoit SH mengungkapkan, Rabu 21 Oktober 2020, DPRD Dairi menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan seluruh pihak, termasuk  PT. Gunung Raya Utama Timber Industri (PT.GRUTI) dan Ketua Kelompok Petani Marhaen didampingi kuasa hukum PBHI, serta dihadiri Kepala Desa Parbuluan VI, Desa Sileu-Leu, Desa Pargambiran, Desa Perjuangan, Desa Barisanuli.

Disimpulkan tiga point dalam kesepakatan bersama, tertuang dalam notulen RDP yaitu,

  1. Merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Dairi untuk menindaklanjuti permasalahan-permasalahan PT.GRUTI dengan masyarakat.
  2. Agar pihak PT. GRUTI, tidak melaksanakan aktivitas apapun di wilayah lahan yang sudah dikuasai dan diusahai/dikelola oleh masyarakat hingga PANSUS  DPRD Kabupaten Dairi belum memberikan rekomendasi. 
  3. Agar Pemerintahan Kabupaten Dairi dapat mengusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk Penciutan/ Pelepasan hak lahan-lahan yang telah dikuasai/dikelola oleh masyarakat di dalam Kawasan Hutan atau lahan konsesi PT. GRUTI.

“Ironinya, kurun waktu 1 tahun lebih masyarakat memperjuangkan haknya mengalami intimidasi dari oknum polisi dan berbagai tipu muslihat oknum pejabat negara. POKTAN PEMA meminta tindaklanjut pembentukan PANSUS, saat ini seperti hilang ditelan bumi,”katanya. 

Mirisnya, tanpa sepengetahuan masyarakat, sebut Zulkifli, Wakil Ketua DPRD Dairi, Alvensius Tondang diduga menerbitkan notulen RDP menjadi 4 point. Padahal RDP sebelumnya hanya 3 point sesuai tandatangan Ketua DPRD Sabam Sibarani.

Untuk itu lanjut Zulkifli, menyampaikan tuntutan dengan sebutan PANCATURA MARHAEN.

  1. Mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI supaya segera menciutkan kawasan hutan yang berada dalam wilayah administrasi Desa Parbuluan VI. 
  2. Mendesak Bupati Dairi Edy keleng Berutu dan Wakil Bupati Dairi Jimmy Sihombing untuk mundur dari jabatanya karena tidak mampu mempertahankan hak-hak petani. 
  3. Mosi tidak percaya kepada DPRD Dairi karena adanya dugaan persekongkolan secara jahat dengan korporasi. 
  4. Copot Kapolres Dairi, karena tidak memperhatikan anggotanya saat menjalankan tugas untuk melindungi dan mengayomi masyarakat karena ketidaknetralan petugas dalam persoalan rakyat.
  5. Meminta KPK supaya mengusut tuntas perizinan konsesi PT. GRUTI di Wilayah Parbuluan VI dan sekitarnya karena diduga telah melakukan persekongkolan jahat dengan Pemerintah Kabupaten Dairi.

“PBHI bersama Kelompok Petani Marhaen tak akan berhenti berjuang demi keadilan dan kebenaran. Persoalan ini akan kami lanjutkan hingga Komisi II DPR RI di Senayan,” tandasnya. 

Berikut tiga point kesepakatan bersama antara Forkopimda dengan POKTAN PEMA, yaitu : 

  1. Membuat tim kerja yang berisikan semua unsur pemeritah dan masyarakat dalam rangka pengusulan penciutan Kawasan hutan di wilayah Kabupaten Dairi. 
  2. Bersama-sama mendapatkan dukungan politik DPRD Dairi untuk melakukan perjuangan mendukung masyarakat dalam penciutan kawasan hutan diwilayah Desa Parbuluan VI maupun wilayah desa lainya terkait penciutan Kawasan Hutan di Kabupaten Dairi.
  3. Oknum-oknum yang melakukan jual beli tanah di wilayah Desa Parbuluan VI Kecamatan Parbuluan harus ditelusuri dan diproses secara hukum. 

Reporter : Toni Hutagalung