Kadinsos Medan : 70 Persen Manusia Silver, Badut dan Pengamen Berasal Dari Luar Kota Medan

oleh -26 views

MEDAN| Sama seperti kota besar lainnya, Medan sebagai kota metropolitan terbesar ketiga di Indonesia memiliki banyak permasalahan dalam kesejahteraan sosial.

Apalagi selama pandemi permasalahan sosial dalam masyarakat seperti penurunan pendapatan dan banyaknya pekerja yang dirumahkan semakin menjadi pekerjaan rumah bagi dinas sosial Kota Medan. Hal ini mengharuskan masyarakat mencari cara untuk menambah penghasilan.

Untuk membantu perekonomian masyarakat selama pandemi, pemerintah Kota Medan di bawah Kementerian Sosial membuat program seperti Bantuan Sosial Tunai (BST) dengan kuota 63 ribu lebih.

Kemudian Pemerintah Kota Medan juga melalui APBN membuat program jaring pengaman sosial berupa bantuan sembako Tahap 1 dan Tahap 2. Di tahap pertama ada sekitar 156 ribuan kepala keluarga yang menerima bantuan dan di tahap kedua ada lebih dari 262 ribu kepala keluarga yang mendapat bantuan sembako berupa beras dan gula pasir.

“Untuk ke depannya kami akan terus mengevaluasi pemberian bantuan. Ada dua hal penting yang pemerintah sedang lakukan sekarang yaitu penanganan pandemi dan kedua pemulihan ekonomi nasional. Tahun lalu bantuan berupa bantuan kepada UMKM, tenaga kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan, dan Kartu Prakerja. Mulai 2019 sampai sekarang, kami juga terus melakukan pemutakhiran data. Saat ini konsentrasi kami ada di empat kecamatan yaitu Marelan, Deli, Labuhan dan Belawan. Di tempat tempat ini tingkat kemiskinan terkonsentrasi. Sedangkan 17 kecamatan lain sudah kami anggarkan,” kata Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Pemko Medan, Endar Sutan Lubis saat ditemui seusai acara Ngorbit di Kantor Orbit Digital di Kompleks Bumi Asri Jalan Asrama Medan, Jumat (22/1/2021).

Terkait semakin menjamurnya kemiskinan dan turunnya para gelandangan ke jalanan selama pandemi, ia mengatakan secara rutin penanganan masalah kesejahteraan sosial (PMKS) anak jalanan, pengemis, orang dengan gangguan jiwa dan manusia silver.

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 tahun 2003 tentang Larangan Gelandangan dan Pengemisan serta Praktik Susila di Kota Medan secara rutin dilaksanakan penertiban.

“Tetapi dengan luasnya kota Medan kami sangat terbatas terutama mobil patroli hanya satu. Paling dalam satu hari kami hanya bisa memantau paling banyak tiga titik. Akhirnya yang terjadi ketika kami menertibkan di Pondok Kelapa mereka berpindah dengan cepat ke Selayang, Simpang Tanjung Sari, Amplas dan tempat lainnya. Seperti kucing-kucingan,” terangnya.

Endar Sutan Lubis juga mengatakan bahwa ada operasi gabungan dari Lembaga Perlindungan Anak, pihak kepolisian, juga dinas kesehatan.

“Khusus praktik asusila, kami melakukan penertiban bukan hanya di jalanan tetapi juga rumah-rumah kos, dan hotel-hotel yang menyewakan kamar untuk perbuatan asusila. Tentunya tupoksinya pembinaan, pendataan dan akan dibina di Panti rehabilitasi Parawansa di Berastagi,” bebernya.

Mengenai banyaknya manusia silver, gelandangan dan pengemis di jalanan selama pandemi, Kadis sosial Kota Medan ini mengatakan bahwa tujuh puluh persen manusia silver, badut dan pengamen yang menjamur berasal dari luar kota Medan.

“Saat ini Dinas Sosial Kota Medan bekerja sama dengan Satpol PP untuk menertibkan dan membinanya,” katanya.

Namun diakuinya dinas sosial memiliki hak yang terbatas untuk mengurusnya. Selain karena mobil dinas sosial untuk menertibkan para gelandangan ini hanya satu juga dinas sosial memerlukan tambahan PPNS dan ke depannya diharapkan dinas sosial memiliki tipoksi untuk juga membinanya.

Ia mengimbau kepada masyarakat untuk mengatasi banyaknya pengemis, pengamen dan anak –anak yang diekspolitasi orang tuanya untuk mencari nafkah di jalanan adalah dengan memberikan bantuan kepada lembaga resmi, masjid, panti asuhan dan orang tidak mampu di sekitar rumah. Hal ini dilakukan untuk melindungi anak di bawah umur dieksploitasi juga menertibkan mereka yang mengganggu ketertiban jalan.

“ Ke depannya kami berencana memberikan shock terapi kepada orang tua yang mengeksploitasi anaknya di jalanan. Kami akan bekerja sama dengan dinas pemberdayaan perempuan dan anak untuk menertibkannya tetapi dengan tetap memperhatikan faktor-faktor kemanusian. Tahun ini Pemerintah Kota Medan akan membangun Rumah Perlindungan Sosial yang akan berlokasi di Medan Tuntungan,” tandasnya.

(Maria Simbolon/ PKL)