JPPR Sumut: Demi Istri, Walikota Binjai Rela Langgar UU Pilkada

oleh -513 views
Baliho Walikota Binjai dan Paslon No 2 Pilkada Binjai yang tak lain adalah Istri Walikota Binjai

MEDAN| Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat(JPPR) Sumatera Utara menduga ada upaya pemanfaatan program Pemko Binjai yang dilakukan oleh Istri Walikota Binjai dalam masa kampanye, sebagaimana diketahui bahwa Istri Walikota Binjai tersebut turut serta dalam kontestasi pilkada Kota Binjai dengan nomor urut 2 (dua), hal ini tentu menjadi perhatian bersama bahwa dengan mudahnya istri petahana dua periode tersebut memanfaatkan program pemerintah Kota Binjai dalam berkampanye untuk meraih dukungan dari masyarakat.

Dalam pantauan kami , adapun Program Pemko Binjai yang dimanfaatkan oleh Istri Walikota adalah terkait himbauan pernikahan dini oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana (DPPKB), penghapusan denda administrasi Pajak Bumi dan Bangunan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai, sangat jelas dalam baliho yang tersebar di Jalan Gatot Subroto kecamatan Binjai Kota misalnya baliho dengan himbauan penundaan nikah dini yang terpasang di seberang rumah dinas Walikota ditulis angka 2(dua) berwarna merah, menurut kami bahwa angka dua itu mengindikasikan nomor urut pasangan Calon Walikota Binjai Lisa Andriani Lubis dan Sapta Bangun.

Kedua baliho tersebut (himbauan penundaan nikah dini dan penghapus denda administrasi PBB) sama-sama bertuliskan angka dua dan berwarna merah, apa maksudnya baliho tersebut dengan tulisan angka dua dan diberi tanda merah kalau tidak sebagai ajang kampanye. Ungkap Darwin Sipahutar, Sebagai Koordinator Wilayah JPPR Sumut.

Oleh karenanya kami meyakini jika kedua Dinas tersebut dan seluruh ASN nya tidak netral dalam pilkada Kota Binjai 9 Desember mendatang, adanya keterlibatan dinas yang bersangkutan dalam mendukung istri Walikota Binjai itu terlihat setiap baliho yang dipasang atas nama program pemko memakai gambar istri Walikota yang juga sebagai calon Walikota.