Kejagung RI Apresiasi, Kajatisu : 15 Kunci Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas

oleh -37 views

MEDAN | Kejaksaan Agung RI mengapresiasi pencanangan penandatanganan pakta Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang digelar secara daring digedung Adhyaksa Hall Kejati Sumut, Senin (5/4/2021).

Hal itu diungkapkan Wakil Jaksa Agung RI Setia Untung Arimuladi saat memberikan pengarahan secara daring kepada seluruh jajaran insan Adhyaksa di Sumatera Utara sebagai agen perubahan.

“Saya apresiasi Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan seluruh jajarannya untuk mewujudkan pembangunan zona
Integritas menuju WBK dan WBBM sebagai harapan pemerintah,” ujar Setia Untung Arimuladi.

Wakil Jaksa Agung RI, Setia Untung Arimuladi mengungkapkan tujuan pencanangan fakta integritas menuju WBK dan WBBM merupakan wujud kehadiran pemerintah memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat.

“Birokrasi bersih dan hindari korupsi, kolusi dan nepotisme, merupakan harapan pemerintah. Jadikan budaya melayani sebagai jati diri Aparatur Sipil Negara (ASN). Jangan sampai beban,” ungkap Setia Untung Arimuladi.

Setia Untung Arimuladi meminta Kejatisu dapat mengimplementasikan janji dan sumpahnya mewujudkan komitmen integritas menuju WBK dan WBBM secara nyata.

“Tentunya sumpah dan wujudnya ada pada diri sendiri dan harus diimplementasikan, bukan sekedar reformasi birokrasi,” jelas Setia Untung Arimuladi dalam arahannya.

Ia menyebutkan WBK dan WBBM, dari sisi pengalaman ada 5 langkah, yaitu tekad dan komitmen dari pimpinan, berikanlah pelayanan masyarakat lebih baik dan ciptakan program yang menyentuh masyarakat,

Selanjutnya, management komunikasi, monitoring dan evaluasi. Artinya, setiap langkah harus dipastikan berjalan pada alurnya sesuai standar operasional. Diperlukan kerja cepat, tepat waktu, terukur dan produktif.

Ada 15 Kunci Keberhasilan pembangunan zona integritas.

  1. Harus diawali komitmen pimpinan
  2. Komitmen unsur staf dan jajaran selaku agen perubahan.
  3. Soliditas tim kerja.
  4. Data dukung dan kelengkapan lembar kerja evaluasi
  5. Membuat program kerja yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
  6. Hasil survei mandiri indeks persepsi korupsi.
  7. Indeks kepuasan masyarakat (IKM)
  8. Kanal pengaduan harus berfungsi dengan baik dan direspon secara cepat.
  9. Membuat inovasi upaya perbaikan publik dan pencegahan korupsi budaya kerja.
  10. Membuat strategi komunikasi atau managemen media.
  11. Melibatkan semua pihak tanpa terkecuali.
  12. Intensitas kerja sama yang akuntabel.
  13. Mengedepankan integritas dan profesionalisme.
  14. Stop pungli.
  15. Masyarakat merasa puas atas kinerja yang telah dilakukan.

Reporter : Toni Hutagalung