Jaksa Agung Ajak Wujudkan Pemulihan Ekonomi

oleh -216 views

MEDAN |Jaksa Agung RI Burhanuddin saat penutupan Rapat Kerja Kejaksaan RI Tahun 2020 menyampaikan secara konkrit komitmen Kejaksaan dalam menyukseskan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kepada Jaksa Se-Indonesia secara virtual, bertempat di Menara Kartika Adhykasa, Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (16/12/2020).

Acara penutupan secara virtual turut diikuti oleh Kajati Sumut IBN Wiswantanu, Wakajati Sumut Jacob Hendrik Pattipeilohy, dan para Asisten, Kabag TU Raden Sudaryono serta Koordinator di Aula Kejati Sumut Jalan AH Nasution Medan, Rabu (16/12/2020).

Penutupan Rakernas, Jaksa Agung mengingatkan kembali betapa penting mewujudkan secara konkrit komitmen kita menyukseskan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Sebagaimana dalam amanat Presiden RI Jokowi, dalam pembukaan Raker, bahwa kiprah Kejaksaan adalah wajah pemerintah, serta wajah kepastian hukum Indonesia di mata rakyat dan di mata internasional.

Seperti disampaikan, Rakernas menjadi acuan dan sarana evaluasi untuk melihat kembali pencapaian kinerja sepanjang tahun 2020 demi untuk perbaikan dan penyusunan program di tahun 2021.

Bupati Taput Jangan Coba Bermain.

Terpisah sebelumnya, Bupati Tapanuli Utara Drs Nikson Nababan MSi menegaskan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) merupakan solusi terbaik guna pemulihan ekonomi Taput.

“Saya tegaskan jangan ada yang tidak sesuai Spesifikasi dan ketentuan,” beber Nikson saat rapat koordinasi bersama seluruh camat, lurah dan Kepala Sekolah SD dan SMP se-Taput lewat zoom meeting Pimpinan OPD yang memiliki anggaran Dana PEN, di Sopo Rakyat Rumah Dinas Bupati Taput, Senin (7/12/2020).

Nikson Nababan menjelaskan pinjaman dan PEN SMI tidak ada beban bunga, pengembaliannya maksimal 10 tahun dengan grace priod 2 tahun dan dikembalikan melalui DAU setiap bulannya.

Bupati Taput menegaskan dana PEN berbeda dengan Pinjaman Reguler SMI. Sebab Pinjamam Reguler SMI adalah Pinjaman yang diberikan ke Pemerntah Daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota) dengan bunga sebesar 8,45 %/tahun sesuai masa bakti dari Gub/Bup/Walikota.

Dan apabila masa baktinya tinggal 3 tahun maka pengembalian kreditnya juga harus 3 tahun, tanpa grace priod.

Kemudian pinjaman tersebut harus persetujuan dari DPRD melalui Perda dan dibayar melalui anggaran APBD setiap tahun. Maka dengan dibatasinya jangka waktu pembayarannya maka pemberian pinjaman reguler SMI besarannya sangat dibatasi karena pengembalian kreditnya pada dasarnya jangka pendek.

Sedangkan Pinjaman PEN SMI sesuai PMK 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolan pinjaman PEN untuk Pemerintah Daerah adalah Program Pemerintah RI dalam Pemulihan Ekonomi Nasional yang dianggarkan terbatas hanya Rp10 Triliun untuk tahun 2020, tujuannya pemulihan ekonomi dengan memprogramkan penanganan infrastruktur.

Pinjaman PEN SMI ini tidak ada beban bunga hanya dibebankan provisi 1 % dari total pinjaman hanya 1 kali ditambah biaya pengelolaan 0,185 % selama jangka pinjaman. Pinjaman PEN SMI masa pengembaliannya maksimal 10 tahun dengan grace priod 2 tahun dan dikembalikan melalui DAU setiap bulannya.

Pinjaman PEN SMI ini sangat membantu daerah peminjam dalam pemulihan ekonomi karena selain tidak ada bunga, tenggang waktunya yang panjang dan diberikan grace periode.

“Mari kita pantau bersama. Kita kawal bersama demi kemajuan masyarakat Taput. Pembangunan di sekolah sekolah menjadi tanggung jawab Kepala Sekolah memantau dan mengecek spesifikasi. Program PEN ini sebuah solusi yang luar biasa, kesempatan berharga bagi masyarakat. Apabila kita kaji, jumlah Dana PEN ini bisa menjadi jumlah akumulasi 4 tahun pembangunan yang kita anggarkan. Jadi tolong dipantau agar mencapai tujuan dan sasaran. Kita harus bahu membahu dalam mewujudkan ini, demi kemajuan masyarakat Taput,” kata Bupati.

“Jangan coba coba berkolaborasi dengan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Saya akan tindak tegas. Betul-betul di cek sebelum pekerjaan selesai. Handphone saya terbuka 24 jam untuk menerima informasi dari bapak ibu,” tegas Bupati mengakhiri.

Reporter : Toni Hutagalung