Infrastruktur, Agro Industri dan Pemulihan Ekonomi Program Prioritas Aceh Singkil 2022

oleh -39 views

ACEH SINGKIL | Dalam Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Aceh Singkil tahun 2022, ada 6 sektor yang menjadi program prioritas pembangunan daerah.

Enam program prioritas tersebut, yang akan masuk dalam usulan prioritas pembangunan pada kegiatan Musrenbang terakhir dimasa jabatan Bupati Dulmusrid-Sazali.

“Semoga susunan program di akhir jabatan kami ini bisa tepat sasaran dan bermanfat untuk pemulihan ekonomi masyarakat,” kata Bupati Aceh Singkil Dulmusrid saat membuka kegiatan Musrenbang RKPK Aceh Singkil Tahun 2022, dengan tema “Menuju Aceh Singkil Berdaya Saing,” yang berlangsung di Aula Bappeda, Kamis (1/4/2021).

Dulmusrid menyebutkan Musrenbang dilaksanakan sesuai Amanat UU nomor 25 tahun 2004. Dari hasil Musrenbang Desa dan Kecamatan ada 6 program prioritas yang akan dimasukkan dalam susunan Musrenbang kabupaten yang akan dibawa ke Musrenbang Provinsi dan tingkat nasional.

Pertama, peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur. Kedua, peningkatan daya saing pariwisata, pertanian dan perikanan.
Ketiga, memacu pertumbuhan sektor agro industri dan industri kreatif. Keempat, pemulihan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat.

Kelima, peningkatan kualitas pelayanan publik. Keenam, penanggulangan bencana dan pelestarian lingkungan hidup.
Sesuai visi misi bupati, yakni cerdas, sehat dan sejahtera. Namun pada RPJM 2017-2022, Pemkab Aceh Singkil pada 2002 tidak hanya terfokus kepada pendidikan dan kesehatan maupun infrastruktur. Namun yang paling penting program pemulihan ekonomi masyarakat. Dengan demikian ekonomi masyarakat bisa segera stabil,” ucap Dulmusrid.

Dihadapan unsur Forkopimda, Tim Bappeda Aceh dan Pimpinan SKPK Dulmusrid mengatakan, terkait rencana investasi katanya, Pemerintah Aceh sudah menandatangani bersama nota kesepahaman.

Sehingga dengan rencana ini Bupati memerintahkan Dinas Tenaga Kerja agar menyusun program dan mempersiapkan tenaga kerja yang terampil dibidangnya sesuai kebutuhan dimasa mendatang.

“Harus kita persiapkan tenaga kerja kita, agar tidak tergilas dengan SDM dari luar daerah,” tandas Dulmusrid.

“Menyusun program jangan asal susun, tapi liat potensi dan kesempatan kerja yang ada. Atau bagaimana bisa menciptakan lapangan kerja, sehingga pengangguran berkurang,” tambahnya.

Kabid Ekonomi Bappeda Provinsi Aceh Reza Ferdian saat menjawab pernyataan Wakil Bupati H Sazali dan perwakilan masyarakat mengatakan, usulan yang disampaikan dari Singkil akan diperjuangkan di Musrenbang Provinsi Aceh.

Sesuai intruksi Gubernur dan Sekda Aceh bahwa kegiatan untuk penanggulangan kemiskinan akan di perbesar sumber anggarannya.

“Seperti kata Wabup Sazali kondisi Aceh Singkil Konsumtif, akan tetapi uang tidak beredar didaerah. Ini yang menjadi masalah,” sebut Reza.

Katanya, melihat dari data BPS, Aceh Singkil sebagai daerah termiskin di Aceh dan Sumut.
Sehingga perlu terobosan untuk membuka peluang kerja.

Namun untuk membuka pabrik tepung tapioka merupakan domain pihak swasta, provinsi hanya bisa suport. Atau bisa pengelolaan dengan skala UMKM dari mulai penanaman ubi kayu dan sampai pengolahan tepung tapioka sekaligus upaya pemasaran.

“Bisa melalui dukungan UMKM untuk skala menengah, bisa langsung Packing dan langsung diciptakan lebel market untuk pemasarannya,” terang Reza.

Reporter : Muhammad