‘Hujan’ Laptop Mahal di Imam Bonjol

oleh -76 views

Medan-ORBIT: Kabar tak sedap datang dari Jalan Imam Bonjol Medan, tepatnya di gedung DPRD Sumut.

Ratusan anggota dewan terhormat pilihan rakyat ‘kehujanan’ ratusan laptop baru. Laptop mewah yang harganya tak murah.

Yang membuatnya menyayat hati, pembagian laptop itu merogoh kocek hingga Rp1,636 uang rakyat. Laptop itu pun dibagi-bagikan Rabu (6/1/2020) kemarin.

Padahal, sejak tahun anggaran 2020 kemarin APBD Sumut Rp14 triliun mengalami refocusing. Rp1,5 triliun dialokasikan untuk penanganan Covid-19.

Sudah barang tentu dengan begitu banyak pos-pos anggaran apalagi di bagian pembangunan infrastruktur berkurang porsinya.

Lantas menjadi pertanyaan apa pentingnya pembelia laptop baru dengan nilai Rp1,6 miliar itu dianggarkan.

Itu yang dikesalkan Pengamat Anggaran asal Sumut, Elfanda Ananda. Ia kecewa dengan perilaku Anggota DPRD Sumut yang dinilainya melukai hati rakyat di masa Pandemi Covid-19.

“Kalau ini alasan untuk meningkatkan kinerja sepertinya tidak relevan dengan kosistensi apa yang mereka lakukan selama ini,” ujar Elfanda Ananda kepada Harian Orbit, Minggu (10/1/2021).

“Tidak relevan dengan artian dalam rangka memperkuat kinerja, tapi kalau yang kita lihat apa yang mereka lakukan kita tahu persis DPRD itu kunjungan terlalu banyak ke luar daerah,” tambahnya.

Artinya bila dalih pembelian laptop mahal itu untuk meningkat kinerja di masa Pandemi Covid-19 dengan mengurangi aktivitas di luar ruangan, hal itu menurutnya bertolak belakang dengan kelakuan anggota dewan selama ini.

“Beli laptop untuk kegiatan daring, zoom meeting semisalnya. Tapi mereka malah banyak melakukan kunjungan kerja keluar. Ini kan bertolak belakang dan tidak konsisten dengan apa yang mereka dengungkan,” terangnya lagi.

Kemudian ada ketidak konsistenan lain yang dipandang Elfanda di DPRD Sumut. Salahsatunya adalah besarnya anggaran itu.

“Kalau kita lihat dari sisi anggaran, 1,6 miliar lebih untuk pembelia laptop anggarannya kok besar, ya?. Pertama kan tidak prioritas. Tapi karena dewan punya hak budgeting yang kuat sehingga usulan ini bisa lulus,” terangnya.

“Sehingga kewenangan begini kalau tidak dibuka ke publik itu bisa semena-mena. Karena waktu pembahasan publik tidak tahu, padahal di satu sisi pemerintah memangkas anggaran, menghemat berbagai belanja fisik untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas,” ujarnya.

Sehingga ia menyayangkan pembelian laptop mahal Anggota DPRD Sumut karena tidak terlalu penting dan diragukan manfaatnya.

“Karena kita melihat misalnya rapat mereka tidak didukung kerja dewan. Contohnya, posisi (sidang) paripurna selalu sepi, pimpinan tidak pernah penuh hadir,” ungkap Elfanda kesal.

“Dari disiplin kehadiran itu kita melihat keseriusan mereka dalam urusan masyarakat, semisal kebijakan menyangkut rakyat. Jadi mereka harusnya introspeksi diri.”

Elfanda mencatat data kehadiran sejumlah Anggota DPRD Sumut sepanjang 2021 ini, menurutnya tingkat kehadiran para anggota dewan itu sangat kecil.

“Data rapat paripurna dari tahun 2020 sebanyak 33 kali. Tingkat kehadiran rendah. Bahkan ada pimpinan yang hadir secara fisik hanya dua kali. Jika dipersentasekan sebanyak 6 persen. Menurut saya disiplin sangat rendah,” paparnya.

Terakhir ia meminta kepada DPRD Sumut agar berbenah diri, tidak hanya mementingkan diri sendiri.

“Jangan hanya mengusulkan anggaran pengadaan laptop. Kualitas kepemimpinan juga harus ditingkatkan dengan disiplin dan keberpihakan pada rakyat. Kalau tidak akan menghilangkan kewibawaan fungsi dewan,” pungkas Elfanda.

Sebagaimana diberitakan, 100 orang anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara mendapatkan laptop merek Lenovo Think Pad seharga Rp16.363.000,00 per unit.

Alhasil, totalnya menjadi Rp1.636.300.000,00 yang anggarannya berasal dari P-APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020. (Diva Suwanda)

No More Posts Available.

No more pages to load.