Hadapi Sengketa Pilkada, Golkar Sumut Siapkan Tim Hukum

oleh -511 views
Musa Rajekshah saat menerima pataka Partai Golkar pada Musda X Partai Golkar Sumut. Ia terpilih secara aklamasi menjadi Ketua DPD I Golkar Sumut periode 2020-2025. (orbitdigitaldaily.com/HO)

MEDAN – DPD Partai Golkar Sumatera Utara di bawah kepemimpinan Musa Rajekshah akan menyiapkan Tim Hukum dan Advokasi untuk mendampingi para pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang bersengketa di Bawaslu maupun Mahkamah Konstitusi.

Ketua Kordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM DPD Partai GOLKAR Sumatera Utara, Riza Fakhrumi Tahir, mengatakan pasangan calon yang didampingi adalah yang didukung Partai Golkar.

“Kami melihat ada potensi sengketa di 23 Pilkada kabupaten dan kota di Sumut. Kami sudah siap membela pasangan calon yang diusung Golkar jika terjadi saling gugat hasil Pilkada,” kata Riza.

Menurut politisi senior Golkar ini, dalam sengketa Pilkada 2020, dua kemungkinan bisa terjadi, yakni pasangan calon yang diusung Golkar digugat pasangan lain. Sebaliknya, pasangan calon Golkar yang menggugat. “Golkar sudah siap menghadapi dua kemungkinan ini. Kami punya mekanisme pendampingan pasangan calon hingga MK, baik dalam konteks menggugat maupun digugat,” ujarnya.

Riza menjelaskan, pendampingan Tim Hukum dan Advokasi, ini wujud konkret komitmen Golkar Sumut yang dipimpin Musa Rajekshah. Komitmen Golkar Sumut, lanjut Ketua KOSGORO 1957 Sumut, itu bukan hanya tahap pemenangan pasangan calon, tapi juga pendampingan saat bersengketa di Bawaslu maupun MK.

“Ketua kami, Pak Ijeck, tidak mau setengah – setengah dalam mendukung Paslon di Pilkada 2020. Pak Ijeck ini tipikal orang yang perfect. Dia punya prinsip mendukung secara total. Bukan cuma di tahap pemenangan, tapi juga menyiapkan Tim Hukum jika kemungkinan terjadi sengketa. Bahkan, kami akan siapkan mekanisme pendampingan untuk masa waktu lima tahun paska pelantikan,” kata Riza.

Riza mengakui, pihaknya sangat faham kemungkinan tidak semua paslon di 23 Pilkada yang mau didampingi Tim Hukum Golkar. Mungkin saja ada Paslon yang menggunakan Tim Hukum Parpol pendukung lainnya atau para pengacara nonparpol.

“Kami tidak bisa memaksakan kehendak para Paslon menggunakan Tim Hukum Golkar. Boleh jadi mereka menggunakan tim Parpol selain Golkar atau pengacara nonparpol. Kami realistis saja,” katanya.

Tapi, Riza menegaskan, calon – calon kepala daerah kader Golkar, sebailnya memercayai Tim Hukum Golkar, baik yang disiapkan Golkar Sumut maupun DPP Partai Golkar. “Dalam Tim Hukum Golkar Sumut, ada beberapa pengacara yang terlatih menghadapi sengketa Pemilu dan Pilkada. Secara politis maupun keilmuan, kami siap mendampingi Paslon yang bersengketa,” ujar Riza. (Diva Suwanda)