Edy Rahmayadi Terima LHP BPKP 2020, Yono Andi Atmoko : 60 % Proyek Nasional Belum Tercapai

oleh -110 views

MEDAN | Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menerima Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Perwakilan BPKP Provinsi Sumut, di Rumah Dinas Gubernur, Senin (25/1/2021).

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumut Yono Andi Atmoko mengungkapkan hasil pengawasannya selama kurun 2020. Kondisi pandemi Covid-19 menjadi catatan penting dengan berbagai kendala pencapaian Proyek Strategis Nasional (PSN) hingga penanganan Covid-19 di daerah.

“Fokus pengawasan BPKP Sumut ada tiga. Yakni pengawasan atas pembangunan nasional, aset negara/daerah serta perbaikan sistem pemerintahan. Sementara capaian target PSN di Sumut, ada 60 % belum tercapai,” ungkap Yono. 

Ditengah pandemi Covid 19, lanjut Yono Andi Atmoko menyebutkan pengawalan pelaksanaan penanganan Covid-19 ada di tiga aspek yakni kesehatan, jaring pengaman sosial dan pemulihan ekonomi.

“Untuk rekomendasinya secara terperinci, juga telah diberikan kepada masing-masing pihak,” ujar Yono, sebelum penyerahan dokumen hasil pengawasan dari Kepala Perwakilan BPKP Sumut kepada Gubernur.

Sementara Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi menegaskan akan terus mendorong percepatan pembangunan di daerah ini. Sehingga seluruh target pembangunan dapat diselesaikan tepat waktu dan segera dapat dinikmati masyarakat.

Menurutnya, perencanaan pembangunan, selanjutnya adalah bagaimana mempercepat pelaksanaan guna percepatan dalam pengerjaannya, termasuk menyiapkan kelengkapan administrasi sebagai tahap awal.

“Seharusnya dengan adanya pengawasan, pekerjaan semakin baik dan nyaman. Yang keliru, semakin banyak pengawasan justru semakin susah bekerja,” sebut Gubernur.

Edy menekankan agar sejak awal Januari 2021, proses pembangunan sudah dimulai. Dengan mengutamakan tender sejak tahun anggaran dimulai. Sebagaimana diharapkan pada November proyek fisik bisa selesai.

“Kami mengharapkan kita bisa bekerj asama agar persoalan yang sulit dihadapi bisa diselesaikan. Harus bisa diimplementasikan, jika tidak, tolong dikejar,” harap Gubernur.

Selanjutnya, sambung Edy kehadiran lembaga seperti BPKP dapat menjadi pendorong percepatan pembangunan. Sebab selain mengawasi, perannya juga mendorong percepatan pelaksanaan proyek dan lainnya

Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi turut didampingi Asisten Administrasi Umum M Fitriyus, Kepala Inspektorat Sumut Lasro Marbun, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Hasmirizal Lubis, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Ismael Sinaga, dan Kepala Dinas Kesehatan Alwi Mujahit.

Reporter : Toni Hutagalung